Kunjungan Komisi V DPR RI: Zakiyuddin Minta Solusi Atasi Banjir Rob Belawan

Masalah banjir rob di Belawan telah menjadi isu yang cukup meresahkan bagi masyarakat setempat, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam konteks tersebut, pertemuan lintas sektor dianggap sangat penting untuk mengeksplorasi solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kunjungan Komisi V DPR RI ke Belawan

Pada tanggal 9 April 2026, Zakiyuddin menerima kunjungan dari Komisi V DPR RI di Belawan. Kunjungan ini dipimpin oleh Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar yang mewakili Dapil Sumut I, beserta anggota lainnya. Agenda kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi Belawan, termasuk banjir rob yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga.

Pentingnya Kerjasama Multisektoral

Dalam pernyataannya, Zakiyuddin menegaskan bahwa penanganan banjir rob tidak dapat diatasi hanya oleh Pemerintah Kota Medan. Ia menggarisbawahi bahwa berbagai pihak harus terlibat, mengingat kondisi geografis dan tata ruang yang kompleks di wilayah tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pihak swasta, seperti PT KAI, Pelindo, dan Pertamina, menjadi sangat krusial.

• Pemerintah Kabupaten Deliserdang
• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
• PT KAI
• Pelindo
• Pertamina

Kendala Kewenangan dan Kepemilikan Lahan

Zakiyuddin menjelaskan bahwa keterbatasan kewenangan Pemko Medan menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan banjir rob. Banyak wilayah yang terletak di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, di mana masyarakat tinggal dengan status sewa. Hal ini menyulitkan upaya penataan dan normalisasi kawasan yang terkena dampak banjir.

“Kantor kecamatan saja berada di atas lahan PT KAI. Sementara banyak warga juga menyewa tanah dari Pelindo. Keterbatasan ini menjadi penghalang saat ingin melakukan penataan,” ujarnya dengan tegas.

Kondisi Lingkungan yang Memprihatinkan

Selain itu, Zakiyuddin juga mencatat bahwa banyak rumah penduduk dibangun di bantaran sungai, baik di lahan milik PT KAI maupun di area lainnya. Hal ini memperburuk situasi, mengingat kondisi sungai yang mengalami penyempitan dan penutupan yang signifikan.

“Jika hanya Medan yang melakukan normalisasi, semua usaha itu akan sia-sia. Limbah dan sedimentasi akan kembali mengalir. Oleh karena itu, diperlukan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai daerah,” tegasnya.

Usulan Relokasi Sebagai Solusi Jangka Panjang

Zakiyuddin juga mengusulkan agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai direlokasi sebagai salah satu solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari bahwa pendekatan sosial yang matang sangat diperlukan agar proses ini dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum

Sementara itu, Adenan Rasyid, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan bahwa penanganan banjir rob secara teknis sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Namun, tantangan utama terletak pada banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, serta masyarakat yang sudah lama menetap di kawasan tersebut.

“Meskipun secara teknis tidak sulit, koordinasi antar stakeholder menjadi tantangan yang signifikan,” ungkapnya.

Permasalahan yang Harus Teratasi

Adenan juga menekankan pentingnya identifikasi masalah yang jelas agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif. Ini akan mempermudah dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.

Dukungan Anggota DPR RI untuk Penanganan Banjir Rob

Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Komisi V, juga memberikan dukungannya terhadap upaya penanganan banjir rob. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.

“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian yang menyeluruh. Semua pihak harus bertanggung jawab, dan kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Perubahan Fungsi Lahan yang Memperparah Masalah

Rajekshah juga mencatat bahwa perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti konversi hutan mangrove menjadi lahan perkebunan sawit atau tambak, turut memperburuk masalah banjir rob. Hal ini menambah kompleksitas situasi yang ada.

“Jika masalah sedimentasi sungai tidak segera diatasi, persoalan ini tidak akan kunjung selesai. Kerusakan hutan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Pembentukan Tim Koordinasi

Menurutnya, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

“Kami tidak ingin anggaran besar yang sudah disiapkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegas Rajekshah.

Pentingnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, hadir pula anggota DPR RI dari Komisi V lainnya, antara lain Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. Kerjasama yang solid antar berbagai pihak menjadi harapan untuk mengatasi banjir rob di Belawan.